Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI M. Dardiansyah usai  pertemuan dengan masyarakat Desa Noun Korus, di Kupang Tengah, NTT, (foto: larissa/Andri).

Komisi IV DPR RI mendukung program-program yang dilakukan pemerintah, terutama bagi wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang membutuhkan perhatian lebih. Kondisi alam di wilayah NTT yang cenderung tandus harus benar-benar dikelola secara serius.

“Seperti kunjungan hari ini ke PT. Garam dan peninjauan program cetak sawah yang benar-benar perlu diperhatikan karena kondisi alam yang beda dengan daerah-daerah lainnya,” ungkap anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI M. Dardiansyah usai  pertemuan dengan masyarakat Desa Noun Korus, di Kupang Tengah, NTT, Minggu  (29/10/2017)

Ia  melihat kendala yang dihadapi masih bergantung dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, seharusnya dapat dikelola secara baik untuk dapat meningkatkan hasil produksi. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor utama yang harus ditingkatkan.

“Sebenarnya SDM kita luar biasa. Jika kita benar-benar berdayakan, kita tidak akan kalah dengan negara-negara lain. Kita ini berada di negara yang memiliki semua potensi, tinggal bagaimana sistem pengelolaannya,” jelas politisi PDI-P itu.

Menurutnya, pengelolaan SDM yang paling penting adalah bagaimana   individu dapat menyesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki. Dalam kesempatan tersebut,  untuk mendukung kinerja masyarakat Desa Noun Korus, Kupang Tengah, Komisi IV DPR memberikan 20 unit pompa air.

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke NTT dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi (F-PAN), didampingi anggota Komisi IV antara lain : Ono Sorono (F-PDIP), Rahmad Handoyo (F-PDIP), Mindo Sianipar (F-PDIP), Dardiansyah (F-PDIP), Agung Widyantoro (F-Golkar), Susi Syahdonna Marleni Bachsim (F-Gerindra), Ibnu Multazam (F-PKB), Hermanto (PKS), Zainut Tauhid (F-PPP), dan Sulaeman L. Hamzah (F-NasDem) beserta seluruh mitra kerja Komisi IV, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. (ica/sc)